Pendahuluan
Index Pembangunan Manusia (IPM), atau dalam Bahasa Inggris disebut Human Development Index, adalah indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan di suatu wilayah melalui tiga dimensi utama; kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Nilai IPM yang lebih tinggi menunjukkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dan IPM digunakan untuk memeringkat serta mengukur kinerja pembangunan di suatu negara.
Human Development Program atau IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990 dan diterbitkan secara berkala dalam Laporan Pembangunan Manusia (LPM) setiap tahunnya. IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.
Indeks ini pada tahun 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India, bernama Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan, Mahbub Ul-Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economic. Sejak saat itu, indeks ini dipakai oleh UNDP pada laporan IPM tahunannya. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan IPM nya.
IPM Indonesia mencakup tiga faktor utama; kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Dua dari faktor ini, yaitu kesehatan dan pendidikan, memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Konsep IPM
Index Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkasan pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau wilayah, yang mencakup keberhasilan dalam tiga dimensi utama;
- Kesehatan (umur panjang dan sehat), yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran (life expectancy at birth).
- Pendidikan (pengetahuan), yang dihitung dari angka harapan sekolah (expected years of schooling) dan angka rata-rata lama sekolah (mean years of schooling), dan
- Standar hidup layak, yang dihitung dari produk nasional bruto (gross national income) per kapita atau daya beli masayarakat.
Adapun tujuannya untuk mengukur tingkat pembangunan suatu wilayah dan mengevaluasi keberhasilan upaya-upaya pembangunan kualitas hidup manusia. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, IPM memiliki beberapa manfaat yaitu:
- IPM merupakan indicator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level Pembangunan suatu wilayah/provinsi/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).
Berdasarkan nilai IPM, suatu wilayah dapat diperingkatkan dan diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kategori, berikut kategori nilai IPM/HDI score versi UNDP:
|
Kategori |
Skor |
|
|
Sangat tinggi |
IPM ≥80 |
0.8 – 1.0 |
|
Tinggi |
70≤IPM<80 |
0.7 – 0.799 |
|
Menengah |
60≤IPM<70 |
0.55 – 0.699 |
|
Rendah |
IPM <60 |
< 0.55 |
Peringkat 10 besar berdasarkan skor IPM & Posisi Indonesia di Asean
Menurut laporan UNDP berdasarkan data tahun 2023 yang diterbitkan tahun 2025, berikut daftar negara-negara peringkat 10 besar dunia berdasarkan skor IPM:
|
Peringkat |
Negara |
Skor IPM |
Peringkat |
Negara |
Skor IPM |
|
1 |
Islandia |
0.972 |
6 |
Swedia |
0.959 |
|
2 |
Norwegia |
0.970 |
7 |
Australia |
0.958 |
|
3 |
Swiss |
0.970 |
8 |
Hong Kong |
0.955 |
|
4 |
Denmark |
0.962 |
9 |
Belanda |
0.955 |
|
5 |
Jerman |
0.959 |
10 |
Belgia |
0.951 |
Indonesia tercatat pada laporan UNDP tahun 2022, memperoleh skor IPM 0.713, masuk kategori negara dengan IPM tinggi, mencapai rekor tertinggi sejak pandemi Covid-19. Namun skor Indonesia masih di bawah rata-rata global, bahkan belum menonjol diantara anggota ASEAN. Skor Indonesia masih kalah dibanding sejumlah negara seperti Singapura (0.949), Brunei Darussalam (0.823), Malaysia (0.807), Thailand (0.803), dan Vietnam (0.726).
Perkembangan IPM Indonesia
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025 mencapai 0.759, meningkat dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 0.7502 di tahun 2024. Sementara sebelumnya di tahun 2023 skornya adalah 0.7439 meningkat dibandingkan skor di tahun 2022 (0.713).
|
Tahun |
Skor IPM |
|
2025 |
0.7590 |
|
2024 |
0.7502 |
|
2023 |
0.7439 |
|
2022 |
0.713 |
Tren kenaikan ini mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat Indonesia di berbagai aspek, khususnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Peningkatan IPM tahun ini ditopang oleh perbaikan di seluruh indikator penyusunnya, yakni Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta pengeluaran riil per kapita per tahun.
Kesehatan dan Pendidikan Semakin Meningkat
Faktor kesehatan dan pendidikan, memegang peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Berdasarkan data BPS, yang dirilis Rabu (5 November 2025), Umur Harapan Hidup saat lahir pada 2025 mencapai 74,47 tahun, naik 0,32 tahun dibandingkan 2024. Sepanjang periode 2020–2025, indikator ini tumbuh 1,10 tahun, dengan rata-rata peningkatan 0,22 tahun per tahun, menandakan perbaikan kualitas kesehatan masyarakat secara konsisten.
Dari sisi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas meningkat menjadi 13,30 tahun, naik 0,09 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas mencapai 9,07 tahun, atau naik 0,22 tahun dari tahun 2024. Peningkatan kedua indikator tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk yang menempuh pendidikan lebih lama, sekaligus mencerminkan membaiknya akses serta pemerataan pendidikan di berbagai wilayah.
Peningkatan daya beli masyarakat.
Dari sisi ekonomi, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) tercatat sebesar Rp. 12,80 juta, naik Rp. 461 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menggambarkan meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat berdasarkan harga konstan tahun 2012 dengan wilayah rujukan Jakarta Selatan.
Secara rata-rata, pengeluaran riil per kapita tumbuh Rp.358 ribu per tahun selama periode 2020–2025. Peningkatan ini menunjukkan daya beli masyarakat yang semakin kuat seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional.
Capaian IPM di tingkat provinsi pada 2025 menunjukkan rentang antara 0.5491 di Papua Pegunungan hingga 0.8505 di DKI Jakarta. Dua provinsi tercatat mengalami peningkatan status pembangunan manusia, yakni Kepulauan Riau yang naik dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dengan nilai IPM 0.8053, serta Papua Barat Daya yang meningkat dari sedang menjadi tinggi dengan nilai 0.7055.
Kenaikan IPM secara nasional menjadi bukti nyata bahwa pembangunan manusia di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dengan capaian yang semakin mendekati kategori sangat tinggi, pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi.
Peningkatan IPM tidak hanya mencerminkan keberhasilan pembangunan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, ketika masyarakat Indonesia diharapkan hidup lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.
Tantangan Indonesia
Indonesia, walaupun telah menunjukkan tren kenaikan IPM yang positif sejak tahun 2022, namun posisi di ASEAN belum menonjol dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya. Tantangan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi masih menjadi pekerjaan utama pemerintah Indonesia saat ini.
Pendidikan: pilar membangun generasi berkualitas, tantangan akses dan kualitas pendidikan
Dengan pendidikan yang baik, masyarakat bisa mendapatkan ketrampilan, pengetahuan dan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, termasuk program wajib belajar 12 tahun.
Namun akses pendidikan berkualitas masih menjadi tantangan, terutama di daerah pelosok. Laporan terbaru menunjukkan bahwa di beberapa daerah terpencil, fasilitas pendidikan masih sangat minim. Distribusi guru yang tidak merata, kurangnya saran belajar yang memadai, hingga minimnya infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah pedesaan menjadi penghalang bagi anak-anak di daerah tersebut untuk mengakses pendidikan berkualitas. Dengan kondisi seperti ini, anak-anak sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan pada akhirnya , kualitas SDM di daerah terpencil tertinggal jauh dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Kesehatan: pondasi masyarakat sejahtera, tantangan akses dan kualitas layanan kesehatan
Tidak bisa dipungkiri, kesehatan juga menjadi pondasi penting bagi pembangunan. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan dapat berkontribusi lebih besar dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, layanan kesehatan di Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama, terutama di wilayah pedesaan. Akses layanan kesehatan yang tidak merata membuat banyak masyarakat di pelosok tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan memang sudah membantu jutaan rakyat Indonesia (total peserta BPJS Kesehatan per 30 September 2025 adalah sekitar 282 juta jiwa), tetapi masih banyak masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan berkualitas, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi isu besar. Menurut data Kementerian Kesehatan, lebih dari 20% anak Indonesia masih mengalami stunting, yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental mereka di masa depan.
Sinergi Pendidikan dan Kesehatan dalam Meningkatkan IPM
Pendidikan dan kesehatan saling terkait erat. Anak-anak yang tumbuh sehat akan lebih mampu belajar dan menyerap ilmu di sekolah, sementara pendidikan yang baik akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Kombinasi kedua faktor ini akan meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan jumlah kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara.
Kesimpulan
IPM Indonesia menunjukan tren positif sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. Namun demikian masih tergolong rendah jika kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN.
Indonesia perlu fokus kepada sinergi ketiga faktor utama penyusun IPM; kesehatan, pendidikan dan ekonomi (standar hidup layak), dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Infrastrukur kesehatan dan pendidikan perlu diperkuat, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah-sekolah, serta pelatihan bagi tenaga medis dan guru.
Investasi dalam kesehatan dan pendidikan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan secara sinergis, Indonesia dapat menciptakan generasi yang lebih cerdas, sehat dan produktif di masa depan.
