Home / Articles / Evaluasi hasil skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) pada pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Tantangan alur tindak lanjutnya

Evaluasi hasil skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) pada pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Tantangan alur tindak lanjutnya

.
November 21, 2026
.
by Luthfi Mardiansyah
Tenaga kesehatan melakukan pemeriksaan tekanan darah dan pemantauan alur tindak lanjut pasien dalam evaluasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Puskesmas.
Dari Skrining ke Kendali Klinis: Mengevaluasi capaian 73,8 juta peserta CKG serta tantangan rujukan, interoperabilitas data, dan ketersediaan obat di FKTP.

Kebijakan Kesehatan Publik, Epidemiologi Klinis, dan Modernisasi Pelayanan Kesehatan Primer di Indonesia

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan transformasi kebijakan pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang diluncurkan sejak Februari 2025 dan diperbarui tata kelolanya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026. Dengan capaian lebih dari 73,8 juta peserta hingga pertengahan tahun 2026, program ini berhasil menjaring jutaan kasus baru Penyakit Tidak Menular (PTM) asimtomatik—khususnya hipertensi, hiperglikemia, dan dislipidemia.

Artikel ini mengevaluasi efektivitas hasil skrining PTM pada program CKG beserta arsitektur tindak lanjutnya (continuum of care) Analisis menunjukkan bahwa tingginya angka deteksi dini belum sepenuhnya terkonversi menjadi kendali klinis yang optimal akibat kesenjangan validitas pengukuran tunggal, fenomena drop-out pada rujukan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), kendala interoperabilitas sistem pencatatan digital (ASIK dan SATUSEHAT), serta keterbatasan kapasitas operasional Puskesmas. 

Perbaikan sistemik diperlukan melalui otomasi sistem rujukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), desentralisasi konfirmasi diagnostik, serta pergeseran indikator kinerja dari sekadar cakupan skrining menuju tingkat kendali klinis jangka panjang.

I.Pendahuluan dan Pergeseran Paradigma Skrining Nasional

Beban Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan determinan utama morbiditas dan mortalitas baik di tingkat global maupun nasional. Berdasarkan laporan World Health Organization (WHO), penyakit kardiovaskular menyumbang sekitar 19,8 juta kematian global pada tahun 2022 atau setara dengan 32% dari total kematian di dunia, dengan hipertensi menjadi faktor risiko tertinggi terhadap kejadian stroke dan penyakit jantung iskemik. 

Di tingkat nasional, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat bahwa prevalensi hipertensi pada penduduk dewasa berdasarkan hasil pengukuran mencapai 30,8% (Kemenkes RI, 2024). Ironisnya, dari keseluruhan populasi tersebut, diperkirakan hanya seperempat kasus yang terdiagnosis secara medis, dan hanya 0,7% pasien terdiagnosis yang menjalani terapi farmakologis antihipertensi secara rutin (Kemenkes RI, 2025). Kesenjangan antara prevalensi riil di masyarakat dan angka deteksi di fasilitas pelayanan kesehatan menunjukkan adanya fenomena gunung es (iceberg phenomenon) yang masif. 

Karakteristik klinis PTM pada fase awal yang bersifat asimtomatik—atau tanpa keluhan fisik yang mengganggu produktivitas—menyebabkan masyarakat cenderung menunda pemeriksaan kesehatan hingga muncul komplikasi organ target seperti gagal ginjal kronis, stroke, atau infark miokard (Kemenkes RI, 2026). Pendekatan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan pasif (menunggu pasien datang saat sakit) terbukti tidak memadai untuk menahan laju pembiayaan kesehatan katastropik.

Sebagai respons struktural terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 10 Februari 2025 (Kemenkes RI, 2026a). Pada tahap awal, program ini dirancang sebagai intervensi berbasis momentum hari ulang tahun berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/Menkes/33/2025. 

Namun, evaluasi pelaksanaan tahun pertama menunjukkan perlunya fleksibilitas akses guna memaksimalkan cakupan populasi. Oleh karena itu, melalui Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis yang ditetapkan pada Februari 2026, pemerintah menghapus batasan waktu tunggu hari ulang tahun sehingga seluruh penduduk dapat mengakses layanan CKG kapan saja sebanyak satu kali dalam setahun, baik bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun non-peserta (Kemenkes RI, 2026a; Kesmas-ID, 2026).

Secara konseptual, regulasi CKG tahun 2026 mengintegrasikan seluruh skrining kesehatan berbasis siklus hidup—mulai dari bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dan remaja, dewasa (18–59 tahun), hingga lanjut usia (60 tahun ke atas)—ke dalam satu paket layanan terpadu di bawah kerangka Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) (Kemenkes RI, 2026a). 

Dengan integrasi ini, skrining PTM tidak lagi berjalan sebagai program vertikal yang terpisah-pisah seperti Posbindu konvensional, melainkan menjadi pintu masuk standar setiap kali warga mengakses Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Posyandu, maupun fasilitas kesehatan di tempat kerja (Kemenkes RI, 2026a). 

Meskipun demikian, keberhasilan kebijakan berskala nasional ini tidak cukup dinilai dari tingginya angka partisipasi. Artikel ini disusun untuk mengevaluasi secara kritis capaian hasil skrining PTM dalam program CKG, membedah titik-titik kerentanan pada alur tindak lanjut (continuum of care), serta merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola klinis dan sistem informasi kesehatan.

II.Evaluasi Kuantitatif dan Epidemiologis Hasil Skrining PTM

Dari perspektif perluasan akses dan mobilisasi massa, pelaksanaan program CKG menunjukkan akselerasi yang signifikan. Hingga akhir tahun 2025, layanan CKG telah menjangkau 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta beroperasi di 10.229 Puskesmas atau setara dengan 99% dari total Puskesmas di Indonesia, dengan total kehadiran mencapai 70 juta penduduk (Kemenkes RI, 2026a). Ekspansi ini terus berlanjut pada tahun kedua hingga menembus 73,8 juta peserta per 31 Juli 2026 (Kemenkes RI, 2026b).

Berdasarkan evaluasi data epidemiologis hingga pertengahan tahun 2026, Kemenkes RI memfokuskan prioritas penapisan dan tata laksana PTM pada tiga indikator faktor risiko metabolik dan kardiovaskular utama, yaitu hipertensi, hiperglikemia (gula darah tinggi), dan dislipidemia atau kolesterol tinggi (Kemenkes RI, 2026b). 

Temuan empiris dari pelaksanaan CKG tahun 2026 mengungkapkan bahwa sekitar 1 juta warga yang sebelumnya merasa sehat dan tidak memiliki riwayat diagnosis medis justru terdeteksi mengalami hipertensi saat menjalani pemeriksaan (Kemenkes RI, 2026c). 

Di sisi lain, program ini juga menunjukkan dampak positif pada kelompok yang telah terdiagnosis sebelumnya: dari 2,4 juta penderita hipertensi yang kembali memeriksakan diri melalui jalur CKG, (Kemenkes RI, 2026c; Kiera Clinic, 2026). sebanyak 1,1 juta orang (45,8%) tercatat berhasil mengendalikan tekanan darahnya kembali ke rentang normal

Dimensi Evaluasi

Parameter & Capaian Empiris (2025–2026)

Implikasi Klinis dan Kebijakan Kesehatan

Sumber Data

Cakupan Fasilitas & Partisipasi

10.229 Puskesmas (99% nasional); 70 juta peserta (akhir 2025) meningkat menjadi 73,8 juta peserta (Juli 2026).

Kapasitas mobilisasi skrining nasional sangat tinggi, namun menciptakan lonjakan beban rujukan di FKTP.

Kemenkes RI (2026a); Kemenkes RI (2026b)

Deteksi Kasus Baru (De Novo)

±1 juta warga yang merasa sehat terdeteksi mengalami hipertensi baru pada tahun 2026.

Membuktikan efektivitas CKG dalam menembus fenomena gunung es PTM asimtomatik di komunitas.

Kemenkes RI (2026c)

Kendali Klinis Pasien Lama

1,1 juta dari 2,4 juta penderita hipertensi yang diperiksa ulang (45,8%) mencapai target tekanan darah terkendali.

Masih terdapat 54,2% pasien hipertensi yang belum terkontrol dan berisiko tinggi mengalami komplikasi.

Kemenkes RI (2026c)

Prioritas Faktor Risiko Utama

Fokus evaluasi 2026 pada tiga parameter: tekanan darah, gula darah (GDS/GDP), dan profil lipid (kolesterol).

Membutuhkan ketersediaan reagen laboratorium dan obat esensial jangka panjang secara merata di Puskesmas.

Kemenkes RI (2026b)

Meskipun angka deteksi tersebut merepresentasikan pencapaian kuantitatif yang besar, analisis metodologis terhadap kualitas data skrining menemukan tiga celah kritis yang memengaruhi validitas hasil:

  • Bias Pengukuran Tunggal dan Positif Palsu (False Positive): Dalam pelaksanaan skrining massal di pos komunitas maupun saat jam sibuk Puskesmas, pengukuran tekanan darah sering kali dilakukan secara tunggal (single-occasion measurement) tanpa periode istirahat yang memadai. Kondisi kelelahan antrean atau efek white-coat hypertension berpotensi menghasilkan elevasi tekanan darah sesaat. 

Meskipun Juknis CKG 2026 telah mengatur protokol pengulangan pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS) dengan jeda 30 menit hingga 1 jam apabila hasil awal menunjukkan angka ≥140 mg/dL (Kemenkes RI, 2026a), kepatuhan petugas lapangan terhadap standar jeda pengukuran tekanan darah serial masih bervariasi antarwilayah. Akibatnya, sebagian peserta terklasifikasi sebagai suspek hipertensi dan membebani antrean poli klinis dengan kasus positif palsu.

  • Keterbatasan Stratifikasi Risiko Kardiovaskular Komprehensif: Pelaporan hasil skrining di tingkat akar rumput cenderung bersifat dikotomis—hanya memisahkan peserta ke dalam kategori “normal” atau “perlu rujukan” berdasarkan ambang batas tunggal. Pendekatan ini belum mengintegrasikan kalkulasi prediksi risiko kardiovaskular 10 tahun (seperti grafik prediksi risiko WHO/ISH) yang menggabungkan variabel usia, jenis kelamin, status merokok, tekanan darah sistolik, diabetes melitus, dan kadar kolesterol total. 

Tanpa stratifikasi risiko yang terukur, tenaga medis di Puskesmas kesulitan memprioritaskan pasien dengan risiko tinggi yang membutuhkan intervensi agresif segera dibandingkan pasien dengan risiko rendah yang cukup ditangani melalui modifikasi gaya hidup.

  • Kesenjangan Partisipasi Kelompok Usia Produktif: Evaluasi pelaksanaan skrining PTM di tingkat layanan primer menunjukkan bahwa kunjungan pemeriksaan kesehatan di komunitas masih didominasi oleh kelompok lanjut usia dan perempuan tidak bekerja, sementara kelompok usia produktif (terutama pekerja sektor informal dan laki-laki dewasa muda) memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah (Sarif, 2023; Rahmah et al., 2026). 

Padahal, prevalensi faktor risiko metabolik seperti obesitas sentral, merokok, dan hipertensi tahap awal mulai terakumulasi secara signifikan pada rentang usia 25–45 tahun.

III.Perawatan Berkesinambungan (Continuum of Care) dan Titik Kerentanan

Skrining kesehatan tidak memiliki nilai preventif apabila tidak diikuti oleh tata laksana medis yang tuntas. Dalam kerangka kebijakan CKG tahun 2026, pemerintah telah menetapkan bahwa setiap temuan faktor risiko, kondisi pra-penyakit, maupun penyakit harus ditindaklanjuti melalui edukasi, intervensi gaya hidup, pengobatan, atau rujukan berjenjang di Puskesmas (Kemenkes RI, 2026a; Kemenkes RI, 2026b). Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas menegaskan bahwa hasil skrining CKG wajib ditindaklanjuti dengan tata laksana kesehatan di Puskesmas agar tidak berhenti sebagai kegiatan pencatatan semata (Kemenkes RI, 2026b).

Namun, secara empiris di lapangan, terdapat titik hambatan (bottleneck) yang serius pada alur continuum of care antara tahap penapisan awal dengan tahap konfirmasi diagnostik serta pengobatan berkelanjutan. Alur perjalanan pasien dan titik rawan kegagalan sistemik tersebut terbagi ke dalam empat tahapan utama:

1.Tahap Penapisan Awal CKG (Posyandu / Pustu / Puskesmas / Tempat Kerja)

Titik Rawan 1: Bias alat/pengukuran tunggal serta rendahnya persepsi kerentanan pasien asimtomatik.

2.Tahap Rujukan Konfirmasi Diagnostik (Poli Umum / Klaster 3 Dewasa & Lansia Puskesmas)

Titik Rawan 2: Drop-out rujukan (pasien tidak hadir), hilangnya kartu kendali fisik, dan jeda sinkronisasi data ASIK.

3.Tahap Tata Laksana & Terapi Awal (Pemeriksaan Lab GDP/HbA1c/Lipid & Peresepan Obat)

Titik Rawan 3: Keterbatasan reagen lab, kekosongan stok obat kronis esensial, dan rasio dokter-pasien timpang.

4.Tahap Pengendalian Jangka Panjang (Program Rujukan Balik [PRB] & PROLANIS BPJS Kesehatan)

Titik Rawan 4: Putus obat (loss to follow-up) setelah bulan ke-1 dan ketiadaan audit kendali klinis 6 bulanan.

3.1. Fenomena Drop-Out Pasca-Skrining dan Hambatan Perilaku Kesehatan

Salah satu temuan paling krusial dalam evaluasi program skrining PTM di Indonesia adalah tingginya angka loss to follow-up atau peserta dengan hasil skrining abnormal yang tidak pernah menindaklanjuti rujukan ke Puskesmas (Rahmah et al., 2026). 

Dalam perspektif Health Belief Model, individu yang tidak merasakan gejala fisik (perceived severity rendah) cenderung menganggap hasil tekanan darah 145/90 mmHg atau GDS 160 mg/dL sebagai kondisi sementara yang tidak memerlukan pengobatan medis. 

Selain faktor persepsi, hambatan struktural seperti jam operasional poli Puskesmas yang berbenturan dengan jam kerja masyarakat produktif, waktu tunggu layanan yang panjang, serta biaya transportasi menjadi faktor penghambat utama konversi rujukan (Sarif, 2023).

3.2. Hambatan Operasional dan Rantai Pasok di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Lonjakan jutaan temuan kasus baru dari program CKG memberikan tekanan langsung terhadap kapasitas operasional Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan primer:

  • Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Beban Administrasi: Tenaga kesehatan di klaster pelayanan dewasa dan lansia menghadapi beban ganda antara pelayanan kuratif harian dan verifikasi pasien rujukan CKG. 

Penelitian evaluasi pelaksanaan skrining PTM pada klaster Integrasi Layanan Primer (ILP) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah tenaga terlatih dan tumpang tindih tugas program sering kali menghambat pelaksanaan konseling perubahan perilaku secara mendalam (Rahmah et al., 2026).

  • Ketersediaan Reagen Diagnostik dan Obat Kronis: Konfirmasi diagnosis diabetes melitus memerlukan pemeriksaan Glukosa Darah Puasa (GDP) atau HbA1c, sementara stratifikasi risiko kardiovaskular memerlukan pemeriksaan profil lipid (Kemenkes RI, 2026a). 

Di sejumlah Puskesmas daerah, keterbatasan reagen kimia klinik serta fluktuasi stok obat antihipertensi dan antidiabetik oral (seperti Amlodipin, Kaptopril, dan Metformin) akibat perencanaan kebutuhan obat (RKO) yang belum sepenuhnya responsif terhadap lonjakan deteksi CKG menyebabkan pasien hanya menerima obat untuk jangka waktu pendek (3–7 hari), sehingga memicu tingginya angka putus berobat.

IV.Evaluasi Sistem Informasi Digital, Interoperabilitas, dan Tata Kelola Data

Transformasi digital merupakan tulang punggung pelaksanaan program CKG, di mana pendaftaran peserta, pencatatan hasil pemeriksaan, hingga pengiriman notifikasi hasil diintegrasikan melalui ekosistem SATUSEHAT Mobile, WhatsApp Chatbot resmi Kemenkes, serta Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) (Kemenkes RI, 2024; Kesmas-ID, 2026). Pengiriman notifikasi hasil skrining melalui pesan WhatsApp bagi peserta yang memiliki ambang tekanan darah di atas 130/85 mmHg, HbA1c di atas 5,7%, atau kadar kolesterol melebihi 100 mg/dL merupakan langkah maju untuk meningkatkan literasi kesehatan personal (Kemenkes RI, 2024).

Meskipun arsitektur digital telah dirancang secara terpusat, evaluasi empiris terhadap penggunaan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) dan sistem pencatatan PTM di tingkat Puskesmas mengungkapkan sejumlah kendala teknis dan interoperabilitas yang berdampak langsung pada kualitas tindak lanjut pasien:

1.Disparitas Input dan Output Data (Data Discrepancy): Studi evaluasi sistem informasi PTM dengan metode PIECES (Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, and Service) menemukan adanya kesenjangan signifikan antara jumlah data lapangan yang diinput oleh petugas dengan keluaran data yang terbaca pada dasbor pemantauan (Yulyati et al., 2025). Dalam salah satu temuan evaluasi nasional, dari 1.590.903 peserta yang diinput data pengukuran tekanan darahnya ke dalam sistem, hanya 900.904 data (56,6%) yang berhasil terbaca secara utuh pada output pelaporan (Yulyati et al., 2025). Ketidakcocokan ini disebabkan oleh kegagalan penyimpanan saat jaringan tidak stabil serta latensi sinkronisasi data (bridging) yang terkadang memakan waktu lebih dari 24 jam hingga satu minggu (Yulyati et al., 2025).

2.Hambatan Interoperabilitas antara ASIK dan SIMPUS: Di banyak daerah, pencatatan skrining komunitas menggunakan aplikasi ASIK belum terintegrasi secara mulus (seamless interoperability) dengan Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) maupun sistem P-Care BPJS Kesehatan (Yulyati et al., 2025). Akibatnya, ketika seorang peserta CKG datang ke Puskesmas untuk menindaklanjuti hasil skriningnya, dokter di poli sering kali tidak dapat melihat riwayat hasil pemeriksaan lapangan secara langsung di layar rekam medis elektronik (RME) Puskesmas. Kondisi ini memaksa tenaga kesehatan melakukan entri data ganda (double entry) atau mengulang pemeriksaan dari awal, yang pada akhirnya memperpanjang waktu tunggu dan menurunkan kepuasan pasien.

3.Ketergantungan pada Pencatatan Manual di Tingkat Kader: Pada pelaksanaan CKG berbasis komunitas di Posyandu atau balai warga, keterbatasan perangkat digital dan literasi teknologi kader kesehatan menyebabkan pencatatan awal masih bertumpu pada formulir kertas. Jeda waktu pemindahan data dari buku register manual ke sistem elektronik membuka peluang terjadinya kesalahan transkripsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta hilangnya jejak pasien (by name by address) yang seharusnya mendapat kunjungan rumah (home visit) oleh kader maupun perawat desa (Rahmah et al., 2026; Yulyati et al., 2025).

V.Rekomendasi Strategis dan Kerangka Perbaikan Berkelanjutan

Agar program Cek Kesehatan Gratis tidak terjebak menjadi proyek pencapaian angka partisipasi administratif semata, diperlukan reorientasi kebijakan dari paradigma “skrining sebanyak-banyaknya” menuju “pengendalian klinis setuntas-tuntasnya”. Berdasarkan temuan evaluasi epidemiologis, operasional, dan sistem informasi di atas, berikut adalah empat pilar rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan oleh pemangku kebijakan kesehatan di tingkat pusat maupun daerah:

5.1. Otomasi Sistem Rujukan Tertutup (Closed-Loop Referral System) Berbasis NIK

Sistem digital SATUSEHAT dan ASIK perlu ditingkatkan dari sekadar portal pencatatan menjadi sistem manajemen kasus aktif (active case management). Setiap peserta CKG yang terdeteksi memiliki tekanan darah ≥140/90 mmHg atau GDS ≥140 mg/dL (setelah konfirmasi ulang) harus secara otomatis mendapatkan jadwal janji temu (e-booking) di Puskesmas atau Puskesmas Pembantu (Pustu) terdekat sesuai domisili NIK dalam kurun waktu maksimal 7 hari kerja. 

Apabila peserta tidak hadir pada jadwal tersebut, sistem harus mengirimkan notifikasi peringatan otomatis kepada kader Posyandu dan penanggung jawab wilayah di Puskesmas untuk melakukan pelacakan aktif melalui telepon atau kunjungan rumah.

5.2. Desentralisasi Konfirmasi Diagnostik ke Tingkat Pustu dan Jejaring Primer

Untuk mencegah penumpukan antrean di Puskesmas induk dan menyaring kasus false positive, Puskesmas perlu mendelegasikan kewenangan verifikasi awal kepada perawat dan bidan di Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai skema Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) (Kemenkes RI, 2026a). 

Protokol verifikasi ini meliputi pengukuran tekanan darah serial dalam kondisi tenang (2–3 kali pengukuran dengan jeda waktu terstandar) serta pemeriksaan point-of-care testing (POCT) untuk Glukosa Darah Puasa dan profil lipid. Hanya pasien dengan diagnosis terkonfirmasi atau risiko kardiovaskular tinggi yang dirujuk ke dokter Puskesmas untuk inisiasi farmakoterapi.

5.3. Sinkronisasi Rantai Pasok Obat dan Integrasi Otomatis ke PROLANIS

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota harus menyesuaikan formula Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) Puskesmas berdasarkan proyeksi insidensi temuan kasus baru CKG di masing-masing wilayah, sehingga ketersediaan obat lini pertama (seperti Amlodipin, Hidroklorotiazid, Metformin, dan Simvastatin) terjamin tanpa kekosongan stok.

Lebih lanjut, peserta CKG yang telah terkonfirmasi menyandang hipertensi atau diabetes melitus tipe 2 harus langsung didaftarkan secara otomatis ke dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) BPJS Kesehatan tanpa prosedur administratif yang berbelit, sehingga pasien berhak mendapatkan peresepan obat kronis untuk kebutuhan 30 hari penuh beserta pemantauan HbA1c dan kimia darah berkala setiap 6 bulan.

5.4. Reformasi Indikator Kinerja Utama (KPI) Pelayanan Primer

Evaluasi kinerja Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan CKG harus bergeser dari indikator keluaran (output) menuju indikator hasil klinis (clinical outcome). Kementerian Kesehatan perlu menetapkan indikator berjenjang sebagai ukuran keberhasilan program:

  • Indikator Deteksi: Persentase populasi target usia ≥15 tahun yang menjalani skrining PTM lengkap dalam 12 bulan terakhir.
  • Indikator Konversi Rujukan (Linkage to Care): Persentase peserta suspek PTM hasil CKG yang hadir melakukan konfirmasi diagnostik di FKTP dalam waktu ≤14 hari (target minimal ≥80%).
  • Indikator Retensi dan Kendali Klinis (Treatment & Control Rate): Persentase pasien PTM baru hasil CKG yang tetap aktif mengambil obat secara teratur pada bulan ke-6, serta persentase pasien yang mencapai target tekanan darah terkendali (<140/90 mmHg) dan kendali glikemik (HbA1c <7,0%).

Daftar Pustaka

 

Posted in
Ilustrasi analitis mengenai beban tersembunyi krisis penyakit tidak menular (obesitas, hipertensi, dan diabetes) pada angkatan kerja muda Indonesia.

Beban Tersembunyi:Krisis Penyakit Tidak Menular di Usia Produktif atau di Kalangan Generasi Muda

1.Pendahuluan Transisi epidemiologi global dalam beberapa dekade terakhir telah memperlihatkan pergeseran signifikan dari dominasi penyakit…

Keluarga Indonesia menggunakan pelindung respiratoris di tengah kabut asap pekat Karhutla dan polusi udara PM2.5 yang memicu lonjakan kasus ISPA.

Krisis Udara Beracun: Korelasi Kausalitas Polusi, Kabut Asap Karhutla, dan Lonjakan Kasus ISPA

Pendahuluan: Eskalasi Krisis Udara Global dan Regional Eksposur terhadap polusi udara industrial dan kabut asap…

Grafik dan data statistik menunjukkan hampir 10 persen anak dan remaja Indonesia mengalami indikasi masalah kesehatan jiwa akibat tekanan akademik dan cyberbullying.

Alarm Kesehatan Mental Anak dan Remaja: Hampir 10% Terdeteksi Indikasi Masalah Kesehatan Jiwa

Realitas kesehatan mental anak dan remaja di Indonesia telah melampaui fase peringatan dan kini berada…