Pendahuluan
Transisi demografi, perubahan gaya hidup, dan pola makan menyebabkan transisi epidemiologi. Sistem ketahanan kesehatan Indonesia pada tahun 2026 tengah menghadapi krisis struktural yang dikenal sebagai beban ganda epidemiologi (double burden of disease), lebih dari tiga dekade.
Indonesia belum sepenuhnya berhasil mengeliminasi penyakit menular (communicable diseases) atau infeksi, endemik yang menguras anggaran penanggulangan wabah. Namun di sisi lain, terjadi lonjakan eksponensial pada prevalensi penyakit tidak menular (non-communicable diseases) yang secara langsung mengancam keberlanjutan program asuransi sosial BPJS Kesehatan. Pandemi Covid-19 mempersulit situasi, dan ditambah lagi persoalan gizi buruk (malnutrisi) yang belum teratasi.
Penyakit menular yang menjadi persoalan dari waktu ke waktu, antara lain, tuberculosis, HIV/AIDS, hepatitis, demam berdarah dengue, pneumonia dan diare. Termasuk juga penyakit yang masih endemic di sejumlah daerah, seperti malaria, rabies dan filariasis.
Sementara penyakit tidak menular yang makin meningkat adalah penyakit kardiovaskular (gangguan jantung dan stroke), diabetes, kanker dan sirosis hati. Penyakit kardiovaskular terus meningkat karena pertambahan jumlah penduduk lanjut usia yang berisiko lebih tinggi dibanding usia lainnya.
Laporan terbaru dari Bank Dunia memperingatkan, “Negara berpendapatan menengah ke bawah yang gagal mengelola transisi epidemiologinya akan menghadapi stagnasi ekonomi akibat hilangnya produktivitas demografis yang tersedot untuk biaya kuratif” (World Bank, 2025).
Kompleksitas Penyakit Menular: Tantangan Logistik dan Tata Kelola
Penyakit Menular (Infeksi) di Indonesia tidak lagi sekadar masalah klinis, melainkan anomali logistik dan tata kelola lingkungan. Patogen yang menular melalui vektor dan udara, seperti tuberkulosis (TB), demam berdarah dengue (DBD), hingga ancaman zoonosis seperti Hantavirus, terus membebani fasilitas kesehatan primer dan menjadi tantangan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Tuberkulosis
Salah satu penyakit menular yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah tuberkulosis (TBC). Pada awal tahun 2026, Indonesia masih menghadapi situasi darurat, diperkirakan terdapat sekitar 1,1 juta kasus TBC per tahun, menjadikan penanganan TB sebagai prioritas utama pemerintah Indonesia. Meski pemerintah telah menargetkan eliminasi TBC pada tahun 2030 sejalan dengan target global, lintasan penyebaran penyakit ini masih menunjukkan resistensi terhadap intervensi konvensional.
Pemerintah berhasil meningkatkan angka notifikasi kasus secara signifikan. Hingga Maret 2025, sekitar 889.000 kasus berhasil dideteksi, merepresentasikan capaian deteksi (case detection rate) sebesar 81%. Tingkat keberhasilan pengobatan, dari pasien yang berhasil dideteksi dan diobati, tingkat keberhasilan terapi (sembuh dan pengobatan lengkap) mencapai 90%. Selain TBC umum, Indonesia juga menghadapi tantangan, tingkat keberhasilan pengobatan TB-RO yang masih dibawah target 80%.
Laju mortalitas yang mencapai 134.000 kematian per tahun, atau setara dengan 14 kematian setiap jam, mengindikasikan adanya kegagalan sistemik dalam rantai deteksi, isolasi, dan kepatuhan pengobatan. Selain itu, beban ganda dari tuberkulosis resisten obat (MDR/RR-TB) dan defisit pendanaan domestik menjadikan penanganan TBC tidak hanya sebatas isu medis, melainkan ancaman langsung terhadap produktivitas makroekonomi nasional.
Demam Berdarah Dengue (DBD)
Kementerian Kesehatan mencatat sampai dengan Mei 2026, sebanyak 39.672 kasus DBD terjadi di Indonesia dan, 105 orang dilaporkan meninggal dunia. Jumlah kasus yang terjadi memang menurun dibandingkan kejadian 704 orang dilaporkan meninggal dunia pada tahun 2023. Namun, masyarakat tetap harus waspada, karena menurut Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus dengue tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia menyumbang sekitar tiga persen kasus dengue global, dengan proporsi kematian akibat penyakit tersebut mencapai 17 persen dari total kematian dengue di dunia.
Tingginya angka kasus dan kematian mendorong Kemenkes R.I. Menyusun dan mendorong Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengendalian Demam Dengue 2026-2030 dengan empat Strategi Utama: memperkuat deteksi dini & diagnosisnya, peningkatan tata laksana pasien, penguatan upaya pencegahan serta respon cepat dan pengendalian dengue di daerah-daerah guna menekan dampak penyakit yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat tersebut.
Melalui langkah tersebut, Kemenkes menargetkan angka kematian akibat DBD dapat ditekan hingga nol kasus pada tahun 2030. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penurunan kasus dengue sebesar 25% dibandingkan dengan kondisi pada 2021.
Pemerintah menyiapkan tiga bentuk intervensi utama. Pertama, pengendalian lingkungan agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab dengue. Kedua, pengendalian vector melalui berbagai inovasi, termasuk pemanfaatan nyamuk ber-Wolbachia. Ketiga, perlindungan terhadap manusia melalui vaksinasi demam berdarah.
Seiring dengan berkembangnya resistensi nyamuk terhadap insektisida, ada pendekatan baru yang baru-baru ini telah diuji termasuk keberhasilan penggunaan bakteri Wolbachia untuk menekan populasi nyamuk. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan di lima desa di Yogyakarta menunjukkan bahwa pelepasan nyamuk aedes aegypti yang ber-Wolbachia dapat menurunkan kasus demam berdarah sebesar 77% dan menurunkan angka rawat inap akibat demam berdarah sebesar 86%. Program nyamuk ber-Wolbachia saat ini telah diterapkan di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Kupang dan Bontang. Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan pada tahun 2027.
Apakah ada vaksin yang dapat digunakan oleh manusia untuk melindungi dari virus dengue?
Tidak seperti banyak penyakit lain yang dapat dicegah dengan vaksinasi seperti campak, influenza, tetanus, TBC dan Covid-19, vaksin yang efektif untuk mencegah DBD terbukti sulit diperoleh meskipun telah dilakukan penelitian intensif selama empat dekade terakhir, hingga saat ini. Ini dikarenakan fakta bahwa terdapat empat jenis virus dengue yang berbeda ditambah dengan pemahaman yang tidak lengkap tentang pathogenesis penyakit demam berdarah yang parah. Vaksin harus memberikan perlindungan yang sama terhadap keempat serotipe dan yang juga penting adalah masalah keamanan berdasarkan apakah penerima vaksin sebelumnya pernah terpapar virus dengue atau tidak.
Penelitian dan pengembangan vaksin DBD terus berlanjut, saat ini ada dua lagi kandidat vaksin dengan data yang menggembirakan mengenai kemanjuran (efficacy) dan keamanan (safety). Vaksin pertama, dikembangkan oleh Takeda Pharmaceuticals, bernama QDenga, telah diberikan kepada 28.000 orang di beberapa negara endemis, hasilnya 76% dapat melindungi dari keempat serotipe. Saat ini di Indonesia sedang dilakukan vaksinasi dengan vaksin Takeda di pulau Kalimantan. Vaksin kedua, kerjasama yang dilakukan oleh National Health Institute of Health (NIH) Amerika Serikat dan Merck (MSD), dimana percobaan klinis terus dilakukan sejak tahun 2024, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan bagi persetujuan ijin edar.
Adapun hambatan utama dalam penanganan penyakit menular di Indonesia, adalah:
Fragmentasi Data Ekosistem: Lemahnya integrasi pelaporan antara fasyankes swasta dan sistem nasional (SITB), yang secara langsung menghambat pencapaian target eliminasi TB 2030.
Kesenjangan Rantai Pasok: Distribusi instrumen diagnostik esensial yang belum merata hingga ke fasilitas tingkat pertama di wilayah terpencil dan kepulauan.
World Health Organization (WHO) menegaskan dalam tinjauan regionalnya, “Ketahanan terhadap Penyakit Menular di wilayah kepulauan tropis sangat bergantung pada agresivitas surveilans aktif di tingkat komunitas dan manajemen rantai pasok diagnostik, bukan sekadar penyediaan obat di hilir” (World Health Organization, 2026).
Bom Waktu Penyakit Tidak Menular (PTM): Ancaman Defisit BPJS Kesehatan
Sementara itu, penyakit tidak menular (PTM) merupakan salah satu tantangan kesehatan terbesar baik di negara berkembang maupun negara maju. Data di Indonesia menunjukkan bahwa PTM menyebabkan 73% kematian di Indonesia dengan proporsi diantaranya penyakit kardiovaskular (35%), kanker (12%), penyakit pernafasan kronis (6%), diabetes (6%) dan risiko kematian dini lebih dari 20%. Hal ini menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat, kejadian PTM harus menjadi perhatian yang serius.
Indonesia mengalami perkembangan teknologi yang pesat, perubahan lingkungan, dan pergeseran gaya hidup dari kehidupan tradisional ke modern. Perkembangan dan pergeseran tersebut telah mengubah pola penyakit di masyarakat yang saat ini didominasi oleh PTM. Perubahan trend penyakit juga diikuti dengan pergeseran pola penyakit.
Sebelumnya, PTM lebih banyak ditemukan pada orang tua. Saat ini prevalensi penyakit semakin meningkat pada kelompok usia 10–14 tahun, dan penyakit terbanyak adalah stroke, penyakit jantung, dan diabetes. Jika kecenderungan PTM pada anak tidak dikendalikan, upaya pemerintah untuk menghasilkan generasi yang sehat akan sulit dicapai, apalagi pada tahun 2030–2040, Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi dimana usia produktif mendominasi jumlah penduduk. Dengan demikian, pencegahan berperan penting dalam mengurangi risiko PTM.
Sebagian besar PTM disebabkan oleh faktor yang dapat dicegah dan dimodifikasi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat target untuk menurunkan PTM dengan mengendalikan faktor risiko perilaku (konsumsi alkohol, tembakau, garam, dan aktivitas fisik) dan faktor risiko metabolik (obesitas dan tekanan darah). Sementara itu, program pemerintah Indonesia untuk mengurangi konsumsi garam, gula, lemak, alkohol, dan tembakau, meningkatkan aktivitas fisik, dan istirahat yang cukup yang dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional pengendalian PTM. Berdasarkan global dan kebijakan nasional, salah satu komponen penting dalam pencegahan PTM adalah pengendalian faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan fisiologis.
Di Indonesia, PTM telah bertransformasi menjadi ancaman finansial paling massif bagi neraca BPJS Kesehatan. PTM adalah penyakit katastropik dengan durasi perawatan seumur hidup, sehingga dampak ekonomis dari lonjakan ini adalah:
Dominasi Anggaran Kuratif: Lebih dari 25% total klaim BPJS Kesehatan tersedot secara eksklusif untuk menangani komplikasi penyakit jantung dan gagal ginjal kronis.
Inflasi Medis Katastropik: Rasio lonjakan biaya perawatan spesialis yang jauh melampaui laju pertumbuhan penerimaan premi asuransi sosial.
Dalam evaluasi keberlanjutan asuransi sosial, otoritas keuangan mencatat, “Tanpa adanya intervensi pencegahan yang radikal, inflasi medis akibat klaim PTM katastropik akan memaksa penyesuaian tarif premi secara drastis atau penerapan skema co-payment yang membebani masyarakat” (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).
Transformasi Preventif dan Rekomendasi Intervensi Chapters ID
Menghadapi beban ganda ini, pergeseran manuver kebijakan dari kuratif menuju promotif dan preventif adalah sebuah keharusan absolut. Kebijakan Kementerian Kesehatan melalui inisiatif Cek Kesehatan Gratis (CKG) adalah langkah pembuka untuk memetakan risiko PTM. Kajian dari jurnal kebijakan kesehatan menyoroti, “Skrining PTM berskala nasional hanya akan menjadi pemborosan anggaran pengadaan alat tes jika data yang dihasilkan tidak terintegrasi ke dalam Rekam Medis Elektronik (RME) untuk memicu intervensi gaya hidup secara personal” (Journal of Asian Health Policy, 2026).
Oleh karena itu, Chapters ID mendesak otoritas terkait untuk menerapkan taktik pendanaan asimetris dengan rincian eksekusi sebagai berikut:
Strategi Khusus Communicable Disesase: Konsentrasi anggaran wajib diarahkan pada penguatan infrastruktur pengawan/surveilans aktif, pengendalian vektor penyakit secara masif, dan modernisasi sanitasi tata ruang/lingkungan tempat tinggal.
Strategi Khusus Non-Communicable Diseases: Penegakan regulasi yang ketat dan tegas terhadap korporasi: seperti cukai rokok, cukai alkohol, cukai minuman mengandung gula yang tinggi, serta pemanfaatan Big Data SATUSEHAT untuk monitoring gaya hidup warga. Selain itu, program preventif harus dikaitkan dengan screening kepersertaan asuransi kesehatan (BPJS Kesehatan maupun swasta).
Memenangkan pertarungan melawan Double Burden of Disease tidak bisa dicapai dengan membangun lebih banyak rumah sakit rujukan, melainkan dengan mendesain ekosistem kebijakan yang mencegah masyarakat agar tidak jatuh sakit pada tahap awal (Kementerian Kesehatan RI, 2026).
Daftar Referensi
Journal of Asian Health Policy. (2026). “The Economics of Mass Screening: Translating Diagnostic Data into Preventative Action in Southeast Asia.” Asian Journal of Epidemiological Studies, 15(1), 45-60.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2026). Cetak Biru Transformasi Kesehatan Preventif: Integrasi Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan Surveilans Penyakit Menular. Jakarta: Kemenkes RI.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2025). Proyeksi Keberlanjutan Fiskal Asuransi Kesehatan Sosial dan Tantangan Inflasi Medis Katastropik. Jakarta: OJK Press.
World Bank. (2025). The Double Burden of Malnutrition and Disease in Middle-Income Economies: A Policy Framework for Resilience. Washington, DC: World Bank Publications.
World Health Organization (WHO). (2026). Regional Action Plan for the Elimination of Communicable Diseases in South-East Asia 2025-2030. New Delhi: WHO Regional Office.
Chapters ID. (2024). Demam berdarah Dengue (DBD): waspadai serangan dan memahami cara mengatasinya.
Chapters ID. (2026). Perkembangan Epidemiologi, Evaluasi Sistemik, dan Strategy Penan
ganan Tuberkulosis (TBC) di Indonesia 2026.
