Chapters – Pemerintah perlu membenahi sistem kesehatan secara men-dasar. Pembenahan sistem kesehatan itu ditujukan untuk menyelesaikan carut marut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berdampak pada industri kesehatan secara luas, terma-suk persoalan defisit dalam tubuh BPJS Kesehatan.
Sistem kesehatan di Indonesia merupakan salah satu tonggakdari keberlangsungan kekuatan sumber day a manusia. Semua orang harus memiliki akses kesehatan.
Bukan hanya tuntutan un-dang-undang, tapi itu komit-men yang mendasar, kata Staf Khusus Kepala Staf Kepresi-denan (KSP) Chrisma Aryani Albandjar dalam diskusi pub-lik yang digelar Center for Healthcare Policy and Reform Studies (Chapters) bertajuk Catatan Wajah Sistem Kesehatan Indonesia 2017 bertajuk Menyiasati defisit BPJS dan Upaya peningkatan pelayanan kesehatan era JKN’ di Jakarta, kemarin.
Hadir sebagai panelis dalam diskusi publik itu. praktisi kesehatan dari Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta Prof Laksono Trisnantoro, Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Susi Setiawaty, Praktisi kesehatan dari RS Jantung Harapan Kita Dr Anwar Santoso dan Chairman dan Founder Chapters Luthfi Mardiansyah.
Menurut dia. defisit yang teijadi di BPJS Kesehatan merupakan dampak dari sistem kesehatan di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomit-men untuk membenahi sistem kesehatan baik dari sisi pasokan (supply side) dan sisi permintaan (demand side). JKN merupakan upaya pemerintah untuk membangun sisi permintaan.
“Tapi kalau sisi supply tidak mampu memasok atau mendorong, JKN tidak mungkin berjalan dengan baik. Kami juga paham, kalau kita terfo-kus pada masalah defisit, layanan kesehatan akan terbeng-kalai,” ujamya.
Defisit BPJS Kesehatan telah menimbulkan berbagai polemik di publik terutama mengenai harga dan keter-sediaan obat, layanan kesehatan berkurang dan lainnya. Cara mengatasinya dengan mendorong BPJS kesehatan untuk transparan dan akuntabel dalam menjalankan program JKN.
“Misalnya, berbagi data dengan kementerian yang relevan tupoksinya,” paparnya.
Selain itu, Chrisma menerangkan, pihaknya juga mendorong Kementerian Ke-uangan (Kemenkeu) untuk mendukung program JKN serta mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk perbaikan dari sisi supply, misalnya ketersediaan obat, sistem logistik obat.
“Kita bisa ubah regulasi jika itu terbukti tidak menyejahterakan masyarakat.” ucapnya.
