Kebijakan pemerintah yang menurunkan anggaran sektor kesehatan mendapat sorotan banyak kalangan.

Pasalnya, di tengah kesulitan ekonomi masyarakat, dana kesehatan justru dikurangi padahal banyak di antaranya yang membutuhkan layanan gratis.

Luthfi Mardiansyah, ketua Center for Healthcare Policy and Reform Studies (CHAPTERS) mengungkapkan, fasilitas dan layanan kesehatan masing-masing daerah berbeda-beda.

Yang mengalokasikan dananya lebih besar, otomatis layanannya lebih baik.

Namun, pemerintah justru menurunkan anggaran sektor kesehatan pada 2017 sebesar Rp 4,4 triliun menjadi Rp 61,7 triliun dari Rp 66,1 triliun di 2016.

Dengan demikian, porsi sektor kesehatan dalam APBN juga menurun pada 2017 menjadi hanya 4,1 persen dari tahun 2016 sebesar 5,1 persen.

“Komitmen pemerintah untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai sektor prioritas belum terlihat. Saya sampaikan ini secara independen, berdasarkan data dan angka,” ujarnya di Jakarta.

Selain anggaran yang cenderung turun pada 2017, dia menilai, persoalan di sektor kesehatan adalah sasaran pembangunan pemerintah masih berkutat di masalah yang sama yakni pembayaran bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan serta operasional kesehatan (belanja pegawai).
Belanja kesehatan yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan sekitar 54 peraen untuk PBI dan defisit BPJS Kesehatan tahun 2016.

“Pertanyaannya sekarang, anggaran yang disebar sebanyak itu dengan jumlah pasien yang sudah ditangani selama tiga tahun terakhir, apakah efektif atau tidak? Kemudian pertanyaan juga, 175 kasus dalam pelaksanaan JKN itu pasiennya apakah bisa termonitor dengan baik atau tidak? sehingga kita bisa tahu, uang yang dikeluarkan pemerintah, hampir sekitar Rp 36 triliun, untuk biaya JKN itu telah memberikan suatu nilai tambah bagi sistem kesehatan kita atau tidak? ini yang harus kita lihat,” paparnya.

Dia menegaskan pemerintah dan stakeholders di sektor kesehatan perlu membangun sistem kesehatan yang efisien untuk menghadapi tantangan ke depan.

Ke depan, isu-isu krusial seperti usia harapan hidup di Indonesia yang makin lama makin tinggi sampai 71 tahun dan jumlah penduduk golongan muda yang besar (30-40 tahun, bonus demografi) menjadi tantangan tersendiri.

“Masalahnya bonus demografi itu akan menjadi bonus atau burden karena kita tahu biaya kesehatan makin lama akan makin naik. Sedangkan anak-anak muda yang tidak menjaga gaya hidupnya justru rentan penyakit, ini yang dapat membebani anggaran BPJS Kesehatan jika tidak diantisipasi dengan baik. Kita harus antisipasi isu ledakan masyarakat datang ke BPJS Kesehatan makin lama makin besar, bahkan antrean makin panjang,” ucapnya.


JPNN