Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Susi Setiawaty menilai defisit BPJS Kesehatan memberikan dampak terganggunya cash flow rumah sakit swasta.

Saat ini sekitar 1.200 RS swasta sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari jumlah itu, hampir 54 persen tergolong RS swasta tipe C dan D.

“Mungkin yang berdampak paling besar adalah tipe C. Kami tetap mengimbau agar pelayanan tetap, hanya saja persediaan obat yang menjadi problem,” ujarnya dalam diskusi publik tentang kesehatan di Jakarta, Rabu (20/12).

Susi juga menjelaskan, tertundanya pembayaran BPJS Kesehatan ke rumah sakit menyebabkan tertundanya pembayaran rumah sakit ke pabrik obat, sehingga terjadi kelangkaan obat di banyak fasilitas kesehatan.

Senada itu Praktisi kesehatan dari RS Jantung Harapan Kita Dr Anwar Santoso mengungkapkan, pembayaran BPJS Kesehatan yang tertunda ke RS Jantung Harapan Kita sekitar Rp 70 miliar dalam periode setahun terakhir.

“Kami juga mendapat informasi bahwa pembayaran BPJS Kesehatan ke RSUD Papua juga tertunda sehingga hampir kolaps,” kata Anwar.

Dia juga menjelaskan adanya ketidakadilan dalam layanan kesehatan antara di Jabodetabek dan luar Jabodetabek.

“Standar layanan kesehatan dan fasilitas kesehatan juga belum merata antara di Jakarta dan di luar Jakarta. Ini juga mesti dicermati,” ujar Anwar.

Karena itu, Chairman dan Founder Chapters Luthfi Mardiansyah menilai perlu terobosan dan siasat untuk mengurangi biaya kesehatan tanpa harus menurunkan manfaat dan layanan kesehatan pada program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kami mengajak semua pihak termasuk Kemenkes dan BPJS lebih terbuka dan pemerhati kesehatan lainnya seperti akademisi, rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan lainnya serta pihak swasta untuk terus memberikan dukungan dan masukan bagi kelanjutan program JKN di negeri ini,” tuturnya.


Jpnn.com